TOKYO, KEiKO — Kementerian Kehakiman Jepang menyusun draf laporan yang menyerukan perlindungan atas suara dan citra tokoh terkenal seiring makin maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) generatif.
Draf laporan tentang tanggung jawab perdata atas penggunaan potret dan suara tokoh terkenal tanpa izin diserahkan ke komite ahli pada Senin. Kementerian akan merilis laporan final paling cepat Agustus setelah menerima masukan para ahli.
Banyak hal masih belum jelas terkait apa yang tergolong penggunaan suara secara ilegal, karena belum ada putusan pengadilan di Jepang soal hak terkait.
Kementerian berharap laporan final dapat menjadi rujukan dalam gugatan hukum maupun pengembangan AI.
Draf tersebut mencontohkan skenario ketika sumber suara yang berpotensi menyesatkan orang — seolah seorang pengisi suara membacakan teks cabul — dibuat dengan AI generatif dan diunggah ke media sosial demi keuntungan.
Jika suatu tindakan mengganggu perasaan kehormatan dan ketenangan seseorang melampaui batas yang wajar, hal itu bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, menurut draf tersebut.
Draf juga memuat kriteria untuk menilai kemiripan antara suara tokoh terkenal dan suara buatan AI generatif, serta potensi pelanggaran “hak publisitas” yang memungkinkan selebritas mengendalikan nilai komersial potret mereka.
Di sisi lain, ekspresi hiburan yang meniru selebritas dan menirukan suara mereka dianggap sebagai karya artistik dan umumnya tidak melanggar hak publisitas, kata draf itu.
Kerugian akibat AI generatif menjadi kekhawatiran serius. Salah satu praktik bermasalah adalah “AI cover”, yakni orang melatih perangkat AI mempelajari suara penyanyi dan pengisi suara, lalu menyanyikan lagu memakai suara para profesional tersebut.
Para pengisi suara dari anime populer juga menyerukan langkah penanggulangan.
