TOKYO, KEiKO — Perdebatan parlemen mengenai revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran (Koushitsu Tenpei) di Jepang terus menjadi sorotan publik. Desakan kelompok konservatif yang bersikeras mempertahankan jalur suksesi garis keturunan laki-laki (male-line succession) dinilai mencerminkan nostalgia terhadap era Kekaisaran Jepang pra-Perang Dunia II.
Dalam artikel analisis yang ditulis oleh sejarawan Takahisa Furukawa, argumen kelompok tradisionalis yang menolak hak suksesi bagi perempuan dinilai bertentangan dengan prinsip dasar Konstitusi Jepang pasca-Perang Dunia II.
Konstitusi Jepang menegaskan bahwa legitimasi kekaisaran berakar dari kedaulatan rakyat, di mana Kaisar ditetapkan sebagai “simbol negara dan kesatuan bangsa”. Namun, sebagian kelompok konservatif memandang Konstitusi tersebut sebagai “produk paksaan” pendudukan Amerika Serikat pasca-Kekalahan Perang Dunia II.
Penolakan terhadap suksesi garis perempuan dinilai bukan sekadar mempertahankan tradisi, melainkan menjadi wadah penolakan terselubung terhadap tatanan demokrasi pascawaktu perang serta kerinduan mendalam akan struktur kekuasaan mutlak Kekaisaran Kekaisaran Jepang (Dai Nippon Teikoku) di masa lalu.
